Berangkat dari pengalamannya dalam mengorganisir petani di daerah Jawa Barat, Nisya Saadah Wargadipura, 49 tahun, memberanikan diri membangun sebuah pesantren ekologi At-Thariq di Garut, pada 2008. “Sebenarnya semua tidak dilakukan dari nol tapi berbasis pada pengalaman,  refleksi, dan evaluasi perjalanan kehidupan kita,” kata Nisya. 

Nisya merupakan mantan aktivis yang menentang rezim Suharto. Urusan advokasi dan pengorganisasian petani menjadi pekerjaan sehari-hari. Nisya bersama beberapa rekannya dari Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut mulai sering mengorganisir petani yang tengah berhadapan dengan konflik agraria pada era 1990-an. 

Ia pun mendirikan Serikat Petani Pasundan (SPP) pada 1999, sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi petani terutama untuk masalah konflik agraria. Alasan dasar Nisya terjun ke dunia aktivis itu sederhana. Ia geram terhadap rezim Orde Baru yang membuat rakyat tidak mempunyai akses hidup layak. 

“Saya pikir sederhana saja, pada waktu rezim Soeharto rakyat disingkirkan, tidak mempunyai akses hidup yang layak, tidak mempunyai perlindungan, keamanan, apalagi kenyamanan. Bersama dengan mereka kami ikut gelisah menghadapi rezim Suharto,” ujarnya. 

Bertahun-tahun mendampingi petani, ibu tiga anak itu perlahan mengenal masalah krusial yang dihadapi mereka. 

Selain masalah konflik agraria, kata dia, petani pun menjadi semacam korban dari program revolusi hijau yang dijalankan rezim Orde Baru. Ternyata, sistem revolusi hijau dengan corak pertanian monokultur sangat membahayakan kelangsungan hidup petani.

Menurut dia, Revolusi Hijau berdampak buruk bagi keberlanjutan pangan. Alih-alih menargetkan petani bisa swasembada, lahan pertanian menjadi rusak, gagal panen kerap terjadi lantaran hama tak bisa dikendalikan. “Ya ini efek monokultur, di mana-mana petani disuruh menanam padi karena targetnya kan swasembada beras,” katanya. 

Alhasil, banyak petani yang jatuh miskin lantaran selalu gagal panen hingga menjual asetnya karena dianggap sudah tidak mampu menopang perekonomian keluarga mereka.

“Kami melakukan pemeriksaan ulang terhadap organisasi tani lokal. Bahkan ini gejala petani pada umumnya, mereka menggadaikan tanah, menjual lahan pertaniannya,” katanya. 

Selain itu, kata dia, tidak ada perlindungan tata niaga dari pemerintah bagi petani. Sampai, Nisya sempat menyaksikan orang tua tega menjual anak gadisnya sendiri lantaran hasil panennya dibayar dengan harga sangat murah. 

“Ada masanya harga kentang sangat rendah sampai anak gadis dijual. Saya sudah belasan tahun menghadapi situasi itu. Saya bertanya kenapa petani meninggalkan ruang hidupnya,” katanya. 

Berkaca dari pengalamannya itu, Nisya bersama suaminya, Ibang Lukmanurdin memutuskan untuk mendirikan Pesantren yang berbeda dengan pesantren pada umumnya. Ia membuat pesantren Ekologi At Thariq. 

“Pesantren itu tentu berbeda dengan yang lain dan kami mengusung pesantren itu khas dengan ke-Indonesiaan yang agraris, makanya kami bilang pesantren ekologi,” ucapnya. 

Pesantren itupun memiliki lahan garapan seluas satu hektar. Santrinya pun terbatas hanya ada 30 orang. “Santri tidak bisa ditambah karena kita acuannya pada lahan garapan, satu hektar itu maksimal bisa digarap oleh 30 orang,” katanya. 

Dua tahun pertama, Nisya dan suaminya berjibaku memulihkan kondisi lahan garapan yang sebelumnya rusak akibat revolusi hijau. Hama tak terkendali lantaran sistem tanam yang diusung sebelumnya merupakan pertanian monokultur. “Caranya kami seimbangkan. Kami kembali mengikuti kearifan lokal, pengetahuan-pengetahuan kakek nenek dulu,”

Nisya membangun konsep Buruan Bumi (pekarangan rumah) untuk menyiapkan bibit-bibit tanaman lokal.  Menurut Nisya kini sudah ada sekitar 450 jenis tanaman yang tumbuh di lahan garapan pesantren At Thariq. 

“Benih yang ditanam tidak rumit dalam pengelolaannya, perkecambahannya. Ini cocok disaat perubahan iklim yang sangat ekstrem. Kenapa harus benih lokal? Karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar,” 

Kemudian ia pun mengadopsi Kebun Talun dimana bisa disebut sebagai agroforestry tapi basisnya komunal karena mengandalkan kerjasama antara warga dan santri. 

“Pekerjaan kami adalah menanam untuk menyeimbangkan perkembangbiakan tikus. Kami siapkan predator, itu bisa diundang dengan menanam pohon-pohon yang kami upayakan cepet tumbuhnya, seperti trembesi, ki hujan, kepuh, petai cina,” katanya. 

Setelah dua tahun, baru lahan yang digarap itu sudah mulai normal. Prinsip Nisya dalam bertani yakni mengurangi pengeluaran, semisal pupuk, bajak dan lain-lain. 

Makanya, kata dia, pentingnya benih lokal ini agar lebih mudah menanamnya dan tidak memerlukan biaya yang besar saat perawatan 

“Benih lokal tidak harus mendatangkan input eksternal. Lahan padi yang kami kelola tidak dibajak dan ditraktor karena itu mengeluarkan biaya tinggi. Kami hanya melepasliarkan bebek saja jadi bebek-bebek itu yang membajak sawah kami,” katanya. 

Adapun kurikulum pesantren yang diterapkan Nisya bersama sang suami, sebagian besar bersumber dari buku Green Deen karya Ibrahim Abdul Matin. 

“Santri aktivitasnya seperti biasa, mereka belajar hidup mandiri, karena kami tidak menerima bekal, itu kemudian yang membuat mereka harus hidup berjuang,” ujarnya. 

Selain menjadi pengasuh di pesantren ekologi, Nisya pun menjadi penggagas Sekolah Ekologi Indonesia (SEI). Sejak 2018, Nisya bersama rekan-rekan lainnya mendirikan SEI dan kini bermarkas di Aceh. “Sekolah ekologi Indonesia itu tempat saya mengabdi,” katanya. 

“Sekolah itu wadahnya berbagi pelajaran. Berbagi pembelajaran tentang agroekologi. Tentang budaya tradisi agraris Nusantara. Budaya agro ekologi itu tidak membicarakan hanya pertanian tapi seni, budaya, olahraga lokalnya berbasis pada kearifan lokal, belajar dari endemi sekitar,” ucap dia.

Ada tiga target khusus Sekolah Ekologi Indonesia ini. Pertama, kata dia, sekolah lapang agroekologi, revitalisasi UMKM berbasis bahan baku wilayah setempat dan desa eduwisata. Kini, SEI sudah berada di beberapa daerah di antaranya di Aceh, Riau, juga Jawa Barat. (*)